DENSUS 88 DITUNTUT TETAP PROFESIONAL

Siapa yang tidak kenal dengan Detasemen Khusus 88 Anti teror Polri atau lebih dikenal dengan nama Densus 88 ? Pasukan antiteror ini semakin menampakkan pamornya di tanah air tercinta ini. Kiprah pasukan ini, tidak diragukan lagi. Sejak dibentuk tahun 2003, pasukan ini telah menjalankan tugas dengan baik, misalnya keberhasilan mengungkap pelaku pemboman di Bali menangani kasus bom Bali.

Densus 88 AT Polri didirikan sebagai bagian dari respon makin berkembangnya ancaman teror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda, yakni; Jema’ah Iskamiyah (JI). Jaringan terror itu kini kian merebak dan semakin merajalela menebarkan aksi brutalnya. Pantaslah jika pemerintah Indonesia, yang merupakan tujuan teror itu, membentengi diri dengan membentuk pasukan khusus antiteror.

Densus 88 yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan aksi terorisme tersebut terus melakukan pengejaran terhadap tokoh2 dibalik pengeboman yang terjadi dinegeri ini. Penangkapan gerombolan bersenjata di Aceh dan terakhir di Pamulang menggambarkan bahwa terorisme di Indonesia belumlah mati. Namun demikian apa yang dilakukan Densus 88 dalam situasi politik saat ini bukan tidak menuai kontroversi karena terbunuhnya target operasi. Terbunuh atau tidaknya target tersebut sesungguhnya merupakan metode penanganan yang dilakukan oleh Densus 88, namun hal tersebut dituding dipakai sebagai komoditas politik sebagai bentuk pengalihan perhatian berbagai kasus besar.

Belakangan ini kiprah aparat Densus 88, satuan antiteror Polri, mendapat sorotan miring. Seperti, aksi terakhir di Solo kemarin, aksi mereka dianggap sebagai pengalih perhatian atas kasus-kasus besar yang terjadi di Jakarta. Banyak kasus yang memiliki bukti kuat tapi kemudian melempem dan tidak terdengar lagi. Salah satu kasus, yakni mafia pajak Gayus Tambunan yang pengusutannya sudah menghimpun banyak bukti, tapi tiba-tiba tenggelam tidak terdengar lagi kabar beritanya. Pada saat bersamaan, muncul berita besar yang mengalihkan perhatian, yakni kasus Susno Duadji dan sekarang terorisme. Sebetulnya, di sekitar kita juga banyak tudingan bahwa Gayus adalah pengalih perhatian yang menutup kasus Century dengan mencuatnya kasus Gayus dan Susno maka memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk mencari posisi yang tepat bagi Sri Mulyani di luar Kabinet SBY.

Aksi terorisme merupakan bahaya laten yang harus dibasmi kapan saja. Tidak harus menunggu momentum yang tepat apalagi dimaksudkan dalam upaya mengalihkan perhatian kasus-kasus besar yang sedang bergulir. Konsistensi pengusutan kasus hukum, seharusnya tidak tergantung pada sorotan publik .

Kita berharap Densus 88 dan Polri tetap menunjukkan profesionalitasnya, bahkan meningkatkan kualitasnya sehingga tidak terkontaminasi dalam upaya melindungi dan demi solidaritas golongan tertentu.

(Hanang Widiandhika 153080028/F_____Tajuk Rencana)